Kamis minggu kemarin, saya sengaja mendatangi kantor kecamatan cidolog untuk mengurus administarsi kependudukan orang tua saya, namun Karena sang eksekutor pelayanan dalam Dinas luar maka pelayanan di tangguhkan sampai hari senin setelah lebaran idul adha
Sela beberapa saat setelah saya mengajukan pelayanan ke bagian Tata Usaha, saya ditemui oleh guru,s ahabat, dan teman diskusi saya,.
tidak berselang lama, seperti biasa diskusi pun sager dimuali, namun sepertinya diskusi kali ini sedikit melebar dan luas. tidak tanggung tanggung perbincangan tanpa kopi tersebut membahas tentang alat ukur pembangunan nasional.
berbekal pengalaman beliau sebagi abdi negara dan merasakan manis gerit kebijakan dari rezim ke rezim, positif dan negative tiap rezim pun tidak luput dari bahasan diskusi kita
dari diskusi tanpa kopi tersebut saya sendiri mencatat, Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana isi dari pembukaan tersebut dimaksudkan bahwa pemegang kekuasaan atau pemerintah serta kedaulatan berada ditangan rakyat.
Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila proses dari suatu sistem yang melibatkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ukuran sebagai bahan evaluasi dapat diukur seberapa jauh kemajuan atau kegagalan dalam tatanan pembangunan sebagai media pengukur kesuksesan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
kemudian secara teori Menurut Robert E. Baldwin, 2008, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti hubungan timbal balik, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksudkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dapat disimpulkan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
setelah berbicara teori, mulai bercerita tentang arah pembangunan yang terukur sesuai pengalamannya.dimuali dari cerita USDEK GBHN,hingga kerelibatnya dalam program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri.
Ya, istilah GBHN memang identik dengan era Orde Baru. Namun, apakah GBHN lahir pada masa Orde Baru? Teman pun mulai berdiskusi tentang pengalamannya saat mengabdi untuk negara dengan panduan GBHN
Menurut teman, esensi dari GBHN adalah suatu haluan yang menjadi panduan bagi seluruh lembaga negara dalam menerbitkan dan menjalankan kebijakan.
Dan haluan semacam itu bukan lahir di era Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, tapi sudah ada sejak masa pemerintahan Bung Karno. Di era Bung Karno, ada Haluan Pokok Lembaga-Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945.
intinya hal ini menjadi satu alat ukur pembanguan negara dari semua sektor.kita ambil satu contoh di sektor pertanian. "mungkin ipan tidak pernah mersakan ketika makan nasi harus disertai pisang, oyek,dan singkong?"
saat itu produktifitas beras nasional tidak terukur dan tidak terpantau, ahirnya dengan GBHN pemerataan pembangunan irigasi, cetak sawah baru dan prioritas pembangunan kedaulatan pangan terukur dan berkelanjutan, hasilnya ya sekarang ini kita bisa menikmati hasil pembangunan tersebut.
belum lagi di sektor pendidikan, SD-SD inpres mask di pelosok-pelosok Desa, dan masih banyak lagi pembanguan nasional lainnya yang terukur, menurut saya ini prestasi presiden Soeharto yang luar bisa yang hingga saat ini kita bisa merasakan manfaatnya, ya walau dikahir jabatnya tersandung kasus KKN, namun terlepas dari itu GBHN menurut saya berhasil.
saya pun semakin penasaran, kemudain saya cari-cari berita tentang alat ukur pembangunan negara di internet, dan saya pun menemukan artikel tentang Wacana untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) semakin mengemuka saat ini, dan ternyata PDI Perjuangan yang paling gencar mengusung wacana tersebut. Tujuannya, menjamin kesinambungan pembangunan nasional meski rezim pemerintahan berganti.
diskusi semakin asik, referesi dari buku Dibawah Bendera Revolusi karya presiden pertama indonesia pun mulai di bahas, Manifesto Politik atau dikenal dengan Manipol Bung karno menjadi topik bahasan selanjutnya ,walau kopi tak kunjung hadir
Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia tau disingkat USDEK sampai menjadi mifesto politik di era kepemimpinan Ir Soekarno.pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Manipol merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, isinya adalah semacam pertanggungjawaban Presiden/Panglima Tertinggi langsung ditujukan kepada rakyat mengenai apa yang beliau tindakkan pada tanggal 5 Juli 1959 itu. Inti sari dari Manipol adalah Usdek.
Seluruh partai politik, organisasi massa, dan pers wajib mendukung dan melaksanakan Manipol-USDEK. Sehingga Manipol USDEK tak hanya berfungsi sebagai haluan bagi lembaga-lembaga negara, tapi juga bagi seluruh komponen bangsa.
Manipol USDEK inilah yang menjadi GBHN di era Bung Karno. Manipol USDEK mengatur haluan untuk seluruh lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Aspek pembangunan yang diatur juga bukan hanya pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia seutuhnya.
Melalui Manipol USDEK ini pula, Pancasila menjadi ‘ideologi negara’ yang bersifat resmi dan tunggal.
Setelah ditetapkan sebagai haluan negara, doktrin Manipol USDEK diperkenalkan ke segala lini kehidupan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi lembaga yang menjalankan indoktrinasi Manipol USDEK.
Manipol USDEK pun menjadi materi yang disisipkan melalui kurikulum sekolah tingkat dasar hingga universitas. Indoktrinasi juga diberikan kepada para pegawai negeri dan karyawan perusahaan negara.
kira kira itu yang saya fahami dari tuliasan gesturi.id yang saya baca tentang manifetasi politik USEDEK
lalu apa yang menjadi tolak ukur pembanguanan nasioanl di era presiden Jokowi ?
.png)
