Beban yang ditanggung oleh perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya memang luar biasa berat, namun sering kali tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai, terutama dalam hal subsidi kesejahteraan yang layak. Perangkat desa, yang seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat di tingkat akar rumput, dipaksa untuk menjadi serba bisa dalam berbagai hal, mulai dari layanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga menangani konflik sosial yang sering kali rumit. Namun, kenyataannya, mereka sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang cukup, baik dalam hal finansial maupun fasilitas pendukung lainnya.
Di tengah tuntutan yang terus meningkat, banyak perangkat desa yang merangkap tugas yang seharusnya dilakukan oleh beberapa instansi atau pihak lain, seperti menjadi petugas kolektor pajak, petugas pendataan, bahkan operator untuk mengelola puluhan aplikasi yang harus diisi untuk memenuhi kebutuhan laporan administratif. Tugas-tugas tersebut tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga berpotensi mengalihkan perhatian mereka dari prioritas utama, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan penggalian potensi desa untuk kemajuan kesejahteraan bersama.
Ironisnya, dalam menjalankan seluruh tugas tersebut, kebutuhan rumah tangga perangkat desa sering kali terbengkalai. Mereka harus berhadapan dengan tantangan ekonomi pribadi yang kerap kali tidak teratasi dengan penghasilan yang minim dari desa, yang bahkan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka pikul. Seharusnya, perangkat desa mendapatkan pengakuan yang lebih, baik dari sisi finansial maupun pembinaan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih maksimal dan penuh dedikasi.
Desa, pada dasarnya, adalah miniatur negara. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh negara di tingkat pusat, sebagian besar juga dilakukan di tingkat desa, dengan perangkat desa sebagai motor penggeraknya. Namun, ketika perangkat desa harus menghadapi beban administratif yang bertumpuk, serta tanggung jawab yang tidak kunjung selesai, hal ini justru membuat mereka tidak mampu untuk fokus pada pemberdayaan masyarakat dan potensi desa yang sesungguhnya.
Maka dari itu, pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah: Sampai kapan kesejahteraan perangkat desa akan terus dipertaruhkan? Apakah kita akan terus membiarkan mereka bekerja dalam kondisi yang kurang layak, tanpa dukungan yang seharusnya mereka dapatkan? Desa membutuhkan perhatian lebih, dan perangkat desa layak mendapat kesejahteraan yang sesuai dengan peran strategis yang mereka jalankan. Tanpa itu, keberlanjutan pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa akan sulit tercapai. Kini saatnya kita memberikan perhatian yang lebih besar untuk kesejahteraan perangkat desa, agar mereka dapat menjalankan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi dan keluarga mereka.
.png)
